Categories
Akm Artikel PKBM UPK

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaran Ujian Pendidikan Kesetaraan

POS UPK adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan. UPK secara luring atau daring.

Sosialisasi POS UPK 2022

Materi dapat diunduh di alamat https://bit.ly/materiposupk2022

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (POS UPK) TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022

BAB I PENGERTIAN

Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:

Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan nonformal yang meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.

Ujian Pendidikan Kesetara disebut UPK adalah an Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

Ujian susulan adalah ujian pendidikan kesetaraan untuk peserta didik yang berhalangan mengikuti UPK karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh satuan pendidikan pelaksana UPK dan disertai dengan bukti yang sah.

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut POS UPK adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan. UPK secara luring atau daring.

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adala h kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kisi-kisi UPK adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal UPK yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Penilaian dan kurikulum yang berlaku.

Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional (FTPKN) adalah organisasi profesi yang independen dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi yang dibangun dan dikelola oleh para tutor pendidikan kesetaraan secara khusus berkonsentrasi mengelola pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi tutor.

FTPKN merupakan kelompok tutor pada Program Paket A, Paket B dan Paket C di tingkat Pusat (DPP), tingkat Daerah (DPD) dan tingkat Cabang (DPC ).

seTARA daring adalah sebuah aplikasi Learning Management System yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan.

Tipe soal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) merupakan tipe soal AKM yang memuat stimulus soal berbentuk Pilihan Ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian.

Baca juga  Info CLC PKBM dan Wisata Alam di Kab. Supiori Provinsi Papua

PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA UPK A. Persyaratan Peserta UPK

Paket A

1. Telah atau pernah berada di tahun terakhir pada Program Paket A;

2. Memiliki laporan hasil belajar setingkat SD/MI/Sederajat, mulai kelas IV paket kompetensi (semester) 7 sampai dengan kelas VI paket kompetensi (semester) 11 untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.

3. Terdaftar di Tingkatan 2 Kelas VI pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2021.

Paket B

  1. Telah atau pernah berada di tahun terakhir pada Program Paket B;
  2. Memiliki laporan hasil belajar setingkat SMP/MTs/Sederajat, mulai kelas VII paket kompetensi (semester) 1 sampai dengan kelas IX paket kompetensi (semester) 5 untuk peserta didik pada Program Paket B/Wustha.
  3. Terdaftar di Tingkatan 4 Kelas IX pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2021.
  4. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari Satuan Pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun.

Paket C

  1. Telah atau pernah berada di tahun terakhir pada Program Paket C;
  2. Memiliki rapor hasil belajar setingkat SMA/MA/Sederajat, mulai kelas X paket kompetensi (semester) 1 sampai dengan kelas XII paket kompetensi (semester) 5 untuk peserta didik pada Program Paket C/Ulya.
  3. Terdaftar di Tingkatan 6 Kelas XII pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2021.
  4. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari Satuan Pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun.

BAB III PENYELENGGARAAN UPK

A. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tugas dan kewenangan Dinas dalam pelaksanaan UPK sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi UPK ke seluruh Satuan Pendidikan;

2. Menerbitkan surat keputusan satuan pendidikan penyelenggara UPK;

3. Melakukan verifikasi dan validasi calon peserta UPK yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan.

4. Melakukan pendataan dan pemetaan moda penyelenggaraan UPK.

5. Menerbitkan surat keputusan satuan pendidikan yang akan melaksanakan UPK secara daring dan/atau tatap muka. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UPK dengan melibatkan penilik;

Baca juga  What is AKM

7. Menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi hasil UPK;

8. Membuat laporan pelaksanaan UPK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui tautan https://ringkas.kemdikbud.go.id/laporanUPK2022.

B. Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya

Tugas dan kewenangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya dalam UPK sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan UPK kepada SILN di wilayahnya; 2. Menggandakan dan mendistribusikan Permendikbud, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan; 3. Menggandakan dan mendistribusikan bahan UPK yang mencakup Paket Soal, LJUPK, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN; 4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UPK di wilayahnya; 5. Membuat laporan pelaksanaan UPK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui tautan https://ringkas.kemdikbud.go.id/laporanUPK2022. 6. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil belajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara Pendidikan nonformal diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UPK kepada Panitia UPK Tingkat Pusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait.

C. Satuan Pendidikan

Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan UPK sebagai berikut: 1. Membentuk panitia pelaksana UPK; 2. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan (POS UPK) tingkat satuan pendidikan; 3. Melaporkan POS UPK Satuan Pendidikan kepada Dinas; 4. Menetapkan peserta UPK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas; 5. Melakukan sosialisasi UPK kepada calon peserta UPK; 6. menyusun kisi-kisi soal UPK; 7. Menyusun dan merakit soal UPK; 8. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya; 9. Menggandakan naskah soal UPK berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan; 10. Mengatur ruang UPK; 11. Menetapkan pengawas ruang UPK; 12. Menentukan kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan; 13. Mencetak dan mendistribusikan kartu peserta UPK; 14. Menyiapkan sarana pendukung UPK; 15. Menyiapkan administrasi pendukung UPK; 16. Melaksanakan UPK sesuai POS UPK; 17. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta UPK; 18. Merekap nilai hasil UPK dan membuat berita acara hasil UPK oleh penyelenggara UPK; 19. Melaksanakan rapat dewan tutor untuk menetapkan kelulusan dan berita acara kelulusan oleh setiap Satuan Pendidikan; 20. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil UPK kepada peserta UPK; 21. Melaporkan hasil UPK ke Dinas. 22. Mengirimkan hasil UPK ke Kementerian melalui Dapodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga  Info CLC PKBM dan Wisata di Kab. Pegunungan Bintang Papua

BAB IV PELAKSANAAN UPK

A. Penyusunan Naskah UPK

1. Penyusunan Kisi-Kisi UPK a. Kisi-kisi UPK disusun oleh satuan pendidikan. b. Kisi-kisi disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan.

2. Penyusunan Soal UPK a. Soal disusun berdasarkan kisi-kisi UPK. b. Bentuk soal UPK ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. c. Bentuk Soal UPK menggunakan soal tipe AKM berbentuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan/atau uraian yang didahului stimulus soal. d. Naskah soal UPK dirakit tim penyusun soal di satuan pendidikan. e. Naskah soal yang dibuat minimal 2 (dua) paket terdiri atas 1 (satu) paket soal ujian dan 1 (satu) paket soal ujian susulan yang ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran.

3. Dalam hal penyusunan Kisi-kisi dan Naskah Soal UPK, Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional, Forum Komunikasi PKBM, dan/atau Pamong Belajar SKB yang dapat difasilitasi oleh Dinas.

4. UPK pada mata pelajaran kelompok khusus (pemberdayaan dan keterampilan) dapat menggunakan ujian praktik, portofolio dan bentuk lainnya yang ditetapkan satuan pendidikan.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam UPK meliputi mata pelajaran sebagaimana tertuang pada struktur kurikulum Pendidikan Kesetaraan yang meliputi mata pelajaran kelompok umum (termasuk peminatan pada Paket C) dan mata pelajaran kelompok khusus.

2. Daftar mata pelajaran, jumlah soal dan alokasi waktu dalam pelaksanaan UPK adalah sebagai berikut.

Semoga bermanfaat, bantu sebarkan.

terima kasih www.indoclc.com

Leave a Reply