Categories
Artikel PKBM

Tegas, Nih! Konsorsium PNF Desak Kemendikbud-Ristek Tinjau Ulang RUU Sisdiknas

“Harapan kami agar dalam RUU Sisdiknas ini menyebutkan akan satu pasal, yaitu Satuan Pandidikan Non Formal (SPNF), antara lain; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),”

Majalahelsinta.com, Bogor – Bakal seru, nih. Konsorsium Pendidikan Non Formal (PNF) tegas mendesak Pemerintah Pusat atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (kemendikbud-Ristek) untuk meninjau ulang RUU Sisdiknas. RUU Sisdiknas dinilai mengkerdilkan Pendidikan Non Formal (PNF). Atau lebih seramnya lagi, menyampingkan makna dan hakekat pendidikan non formal.

Konsorsium PNF (Pendidikan Non Formal) sebagai komunitas Akademisi, Mahasiswa, Pimpinan Organisasi, Pelaku, Penggiat, Praktisi, Pemerhati di bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP), Forum Komunikasi Pusat Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM), Forum Tutor Pendidikan Kesetaran Nasional (FTPKN), Forum Asosiasi Profesi (Forum AsPro), Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi (Forum LSK), Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (Imadiklus), Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI), Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI), Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Forum Sanggar Kegiatan Belajar (Forum SKB) dan para Akademisi PLS/PNF/PENMAS.

Ketua Konsorsium PNF, Prof.Dr.Supriyono,M.Pd.mengatakan, RUU SISDIKNAS membonsai kesetaraan hukum dan mengebiri peran Lembaga Kursus dan Pelatihan. Bak kacang lupa dengan kulitnya. “Kalau mau  jujur, apakah diri kita sendiri, anggota keluarga, dan kolega tidak ada yang tidak pernah ikut kursus atau paket kesetaraan?” tandasnya.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai pendidikan sepanjang hayat (life long learning) sudah terbukti sangat efektif melaksanakan fungsinya sebagai penambah, pelengkap dan pengganti pendidikan formal. Hal ini dikarenakan LKP sangat fleksibel, multi entry multi exit, adaftif, responsif dan kekinian yang sangat relevan dengan konsep merdeka belajar.

Selain itu, lanjut Prof.Dr.Supriyono,M.Pd, lulusan LKP sangat bisa diandalkan dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, yang dapat menjangkau daerah terluar, terdepan dan tertinggal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. “Di masa pandemi Covid 19, hanya LKP yang terus bergeliat secara hybrid learning meningkatkan kemampuan masyarakat tetap siap kerja dan dapat berwirausaha.

Baca juga  Program Layanan Community Learning Center (CLC) 

Akan halnya Zoelkifli M. Adam, S.Pd.,M.M. Praktisi Pendidikan Non Formal / Sekretaris Jenderal DPP Forum PLKP Indonesia menambahkan, pihakya menyambut baik inisisasi Pemerintah cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (kemendikbud-ristek) menyusun RUU Sisdiknas untuk menggantikan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang telah berusia dua dekade. Dimana perlu diselaraskan dengan perkembangan bangsa dan peradaban global saat ini maupun yang akan datang. Apalagi dimasa lesatan IT  yang luar biasa cepatnya.

“Dalam hal ini kami memohon dan menghimbau agar penyusunan RUU Sisdiknas melibatkan publik secara terbuka, tanpa kecuali termasuk komunitas PNF dengan perubahan khususnya terkait kesetaraan hukum dan kesempatan yang sama Pendidikan Non Formal dalam sistem pendidikan nasional,” jelas Zoelkifli, kala diwawancarai wartawan pada Kamis (24/2/2022).

Namun demikian lanjutnya, lahirnya RUU Sisdiknas yang notabene akan mengakomodir layanan pendidikan berbasis kampus merdeka dan merdeka belajar, justru malah mengkerdilkan Pendidikan Non Formal (PNF) dimana Satuan Pendidikan Non Formal dan beserta Programnya tidak lagi disebutkan sebagaimana pada pasal 62 UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003.

“Harapan kami agar dalam RUU Sisdiknas ini menyebutkan akan satu pasal, yaitu Satuan Pandidikan Non Formal (SPNF), antara lain; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” jelasnya.

Dia menambahkan, “Demikian pula program-programnya agar tertuang secara jelas, antara lain: Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kursus-Kursus, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Non Formal sejenis,” tambah Zoelkifli.

Diuraikannya, kehadiran RUU Sisdiknas dinilai ada niatan menghapuskan pendidikan PNF khususnya LKP dan PKBM. Ini bisa dilihat dari pasal pasal yang termuat hampir tidak berpihak kepada Pendidikan Non Formal, khususnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan PKBM. Tidak selaras dengan slogannya Menteri Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Lha, ini kok seolah  kebalikanya.

Baca juga  Pendaftaran Sekolah paket ABC PKBM di Pandeglang

Selama ini Lembaga Kursus dan Pelatihan dipastikan telah banyak membantu sebagai pelengkap siswa SMA/SMMK dan mahasiswa perguruan tinggi. Pada saat mereka merasa kurang teori dan praktek, maka mereka belajar di kursus untuk melengkapi, baik atas kerjasama dan inisiatif sendiri. Apalagi disaat pandemi, para siswa dan mahasiswa mengejar kekurangannya karena tidak bisa tatap muka. Mereka belajar dan praktek di dunia kursus, nikmat apa lagi yang kau dustakan.

“Pastikan kami dari Lembaga Kursus dan Pelatihan bukan cuma sebagai pelengkap penderita. Tetapi pastikan posisi kami dihargai dengan ada nya UU yang jelas tak bias. Pastikan PNFI harus hadir dalam revisi UU. Kami tak punya bunga, kami tak punya harta. Yang kami punya kesetiaan kepada NKRI dan cinta yang luar biasa kepada anak bangsa yang gigih meraih masa depannya,” lanjutnya berapi-api.

Terkait itu pihaknya dari HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) yang sudah 40 tahunan menjadi mitra Kemendikbud dan mempunyai 10 ribuan anggota, memohon Kemendikbud-ristek meninjau kembali RUU SISDIKNAS 2022 dan memasukan kembali pasal Pendidikan Non Formal, yaitu Kursus dan Pelatihan serta PKBM secara nyata tidak berada di pasal yang mengambang.

“RUU Sisdiknas wajib memastikan kursus dan pelatihan dalam lingkup PNF di bawah kementerian yang membidangi pendidikan. Kursus dan Pelatihan bukan saja mempersiapkan seseorang untuk bekerja di sebuah institusi tapi juga bertujuan untuk menyalurkan hobby, untuk bekerja secara mandiri atau berwirausaha. Selain itu Kursus dan Pelatihan bukan saja semata-mata bagaimana membuat seseorang terampil tapi seseorang juga harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dan sikap dan perilaku yang terpuji, untuk itu pembinaan kursus dan pelatihan harus dalam lingkup PNF dibawah kementerian yang membidangi Pendidikan,” pungkasnya.

Baca juga  The Approaches Used by Community Learning Center (PKBM) to Achieve Sustainable Development Goals in Solok Selatan West Sumatra Province Indonesia

Reporter : Sulthan

Editor      : Ismail

Sumber: https://www.majalahelsinta.com/read-557-2022-02-24-tegas-nih-konsorsium-pnf-desak-kemendikbudristek-tinjau-ulang-ruu-sisdiknas.html

Under Tag:

PNFI, FK-PKBM, SKB, FTPKN, 

LSK, IMADIKLUS, HIPKI, APENMASI,

KawalRUUSisdiknas, 

KursusMembangunNegeri, MerdekaBelajarPNFI, BelajarSepanjangHayat

www.indoclc.com